DINAMIKA KEBIJAKAN ALOKASI KAWASAN HUTAN DAN PENGUASAAN LAHAN STUDI KASUS DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SUNGAI SEKAYAM

Penelitian ini menjelaskan dampak perubahan sistem kepemerintahan atau kebijakan terhadap power aktor pada hubungan sosial. Lokasi dipilih pada Kawasan Hutan S. Sekayam-S. Mengkiyang (HP-SM) di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Terdapat tiga aktor utama yang menggunakan lahan HP-SM secara langsung yaitu masyarakat lokal, perusahaan kayu PT. Finannatara Intiga (PT-FI) dan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Nusa Inti Sawit (PT-CNIS). Dalam prakteknya mereka menggunakan sumber power yang dimiliki untuk bersaing dalam penggunaan lahan HP-SM. Pada akhirnya aktor yang powerful mampu mengontrol tindakan aktor lain. Eksplorasi penelitian ini dimulai dengan pertanyaan, bagaimana dinamika kebijakan alokasi kawasan hutan di Indonesia? Bagaimana teori ACP menjelaskan dinamika hubungan sosial yang terjalin dari waktu ke waktu? Siapa saja aktor powerful pada jaringan hubungan sosial penguasaan lahan di HP-SM? Meminjam teori actor-centered power (ACP) penelitian ini memotret dinamika aktor powerful dalam alokasi dan penggunaan lahan HP-SM akibat perubahan struktur pemerintahan atau kebijakan. Melalui wawancara dan observasi berperan, berbagai informasi dikumpulkan dari aktor yang relevan terhadap kebijakan alokasi dan penggunaan lahan HP-SM. Validitas data ditingkatkan melalui teknik urutan desain dalam melakukan wawancara serta penelusuran literatur yang relevan. Observasi lapangan juga dilakukan untuk memperkaya bukti empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa dinamika kebijakan alokasi kawasan hutan di Indonesia diwarnai oleh tumpang tindih kewenangan. Sebelum desentralisasi, kepentingan Kemen-LHK mendominasi dalam mengklasifikasikan lahan di Indonesia sebagai kawasan hutan dan penggunaannya. Pascasentralisasi, terjadi perubahan struktur pemerintahan yang membuat Kemen-LHK bukan satu-satunya instansi yang mendominasi kontrol alokasi dan penggunaan kawasan hutan. Kemen-LHK bersaing dengan pemerintah daerah dalam mengalokasikan penggunaan lahan. Kepentingan pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan penggunaan lahan secara efisien khususnya perkebunan Kelapa Sawit. Hal tersebut mendorong tumpang tindih penggunaan lahan antara kawasan hutan dan perkebunan Kelapa Sawit. Sementara itu, kerangka teori ACP memperlakukan struktur sebagai sumber power yang berpeluang digunakan untuk memengaruhi aktor lain. Perubahan struktur dapat memberikan atau menghilangkan sumber power yang membuat aktor tertentu powerful atau sebaliknya. Pada satu waktu aktor tertentu powerful, namun pada titik waktu berikutnya dapat bergeser ke aktor lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian dinamika kebijakan alokasi dan penggunaan lahan di HP-SM. Pada periode , PT. FI menjadi aktor powerful yang didukung melalui koersi dari Kemen-LHK. Kondisi ini berubah setelah masuknya aktor baru PT-CNIS. Melalui insentif dan dominan informasi, PT-CNIS berhasil menghimpun dukungan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Pada akhirnya aktivitas illegal 7.000 hektar PT-CNIS berubah menjadi legal melalui perubahan rencana tata ruang.

This study explained the impact of dynamic of government or policies on power actors as social relations. The location was in the forest area of S. Sekayam-S. Mengkiyang (HP-SM) in Sanggau District, West Kalimantan. Three actors identified in HP-SM land were local communities, timber companies PT. Finannatara Intiga (PT-FI) and oil palm plantation company namely PT. Citra Nusa Inti Sawit (PT-CNIS). In practical, they used their power sources to compete in HP-SM land use. As a result, powerful actors were able to control the actions of other actors. Exploration of this study started with the following questions: how was the dynamics of forestland allocation policies in Indonesia? How did the ACP theory explain the dynamics of social relationships over time? Who was the powerful actor on HP-SM allocation and usage? By applying the actor-centered power (ACP) theory, this study examined the dynamics of powerful actors in the allocation and use of HP-SM resulting from the changes in government structure or policy. Interviews and participant observation were used to collect information on the policy of allocation and use of HP-SM. Data validity was enhanced through design sequence techniques as well as content analysis of relevant literature. Field observations were also conducted to enrich empirical evidence. The results showed that the dynamics of allocation policies for forestland use in Indonesia was characterized by overlapping authorities. During centralization, Ministry of Environment and Forestry (MoEF) interests dominated to classify the land uses in Indonesia mainly forest areas. Post-centralization, there was a change of government structure that made MoEF was not the only dominant agency to control the allocation and use of forest areas. MoEF competed with local governments in allocating land use where local government interest was to improve the service efficiency of land use, especially oil palm plantations. This resulted in the overlapping land uses between forest areas and oil palm plantations. Meanwhile, ACP theoretical framework treats the structure as a power source that is able to influence other actors. Changes in the structure have an effect whether to provide or eliminate the source of power. As an illustration, at one time, certain actors are powerful, but at another time, the actors can shift to other actors. As shown in this study that policy dynamics research on the allocation and land use in HP-SM had the phenomena of ACP theory. In the period between 1992 and 1999, PT-FI was a powerful actor supported by MoEF coercion. This condition changed after the entry of new actor PT-CNIS. Through incentives and dominant information, PT-CNIS had successfully garnered the support from local governments and local communities. Finally, illegal activity of 7,000 hectares of PT-CNIS become legal through changes in the spatial plan in 2014.

Kata Kunci : kepentingan, aktor, power, alokasi HP-SM, penggunaan lahan HP-SM; interests, actors, power, HP-SM allocation, HP-SM land use