Kunci Jawaban Intan Pariwara Kelas 12 PK
A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
selama puluhan tahun dengan semua perbedaan yang ada. Warga Desa Balun
1. Setiap pengendara memiliki hak sama untuk saling bantu dalam menyukseskan menggunakan jalan raya. Meskipun demikian, perayaan hari besar agama. Pada waktu dalam kondisi ter tentu pengendara harus umat agama Islam merayakan hari raya mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalan Idul Fitri, umat beragama lain turut kaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran. bersilaturahmi. Begitu juga saat umat Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yang Kristen merayakan Natal. Pada perayaan dimiliki seseorang . . . . Nyepi umat Hindu membutuhkan ketenang-
a. dapat dipenuhi secara mutlak an dan kekhusyukan dalam kegelapan.
b. dilaksanakan dengan tanggung jawab Pada saat itu juga, masjid dan gereja yang
c. berbatasan dengan hak asasi orang lain dibangun di samping kuil, mematikan
d. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyat beberapa lampunya. Mereka juga meng-
e. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi adakan kegiatan pengajian atau manusia sembahyangan tanpa pengeras suara utama.
Jawaban: c
Tiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasi
Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai orang lain. Pengendara memiliki hak sama dalam
wacana yaitu dalam . . . .
penggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidak
a. pasal 27
bisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak.
b. pasal 28
Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalan
c. pasal 29
yang harus didahulukan seperti pejalan kaki,
d. pasal 30
ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hak
e. pasal 31
asasi manusia yang dilaksanakan secara mutlak
Jawaban: c
dapat melanggar hak asasi orang lain. Hak asasi manusia dalam wacana tersebut adalah
2. Simak wacana berikut! kebebasan beragama. Kebebasan beragama dijamin dalam Pancasila terutama sila pertama.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Desa Balun, Lamongan, Jawa Timur
Desa Pancasila
Indonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragama disebut sebagai desa Pancasila. Di sana
diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam,
negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha dan Kristen hidup berdampingan dengan
Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap damai. Sebuah masjid, gereja, dan kuil
penduduk untuk memeluk agamanya masing- berdiri berdampingan di pusat desa. Warga
masing dan untuk beribadat menurut agamanya Desa Balun telah hidup berdampingan
dan kepercayaannya itu.
10 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
3. Cermati gambar berikut!
Jawaban: c
Menggunakan bahasa Indonesia dalam per- cakapan sehingga komunikasi menjadi lancar merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan bahasa Minang untuk menegur peserta didik. Akan tetapi, peserta didik tidak paham dengan bahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia menjadi salah satu unsur pemersatu dalam
Sumber: /read/2014/pelantikan-jokowi,
persatuan Indonesia.
diunduh 2 November . Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau Upacara pelantikan seperti pada gambar me-
hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal nunjukkan terpenuhinya salah satu hak yang penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha dijamin dalam Pancasila terutama sila . . . . Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
tersebut adalah . . . .
c. persatuan Indonesia
a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat eksistensi pribadi manusia kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi perwakilan
manusianya secara mutlak
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak
Jawaban: d
tidak melanggar hak asasi orang lain Hak asasi manusia pada gambar tersebut adalah
d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu hak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatan
berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain dijamin dalam sila keempat, kerakyatan yang
e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
negaranya jika melakukan pelanggaran HAM permusyawaratan/perwakilan. Selain hak men-
berat
duduki jabatan sila ini menjamin hak mengemuka-
Jawaban: a
kan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM rapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan.
tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat
4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke dipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAM Sumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungi
ada karena manusia ada. Tanpa hak asasinya adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat
manusia akan kehilangan martabat yang menjadi indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau
inti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkan dan merasakan segarnya air danau. Temanku
HAM kepada manusia untuk menjaga martabat menuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas.
manusia. Oleh karena HAM merupakan anugerah Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap
Tuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabut dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami
oleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negara berteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!”
sekalipun.
kami bingung dan saling berpandangan. Melihat
6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang kebingungan kami, ia mengulanginya dengan
Maha Esa, artinya . . . .
bahasa Indonesia” jangan membuang sampah di
a. Indonesia adalah negara agama situ!” Pemandu wisata telah mengamalkan salah
b. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih satu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . .
dari satu agama
a. Ketuhanan yang Maha Esa
c. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
Yang Maha Esa
c. persatuan Indonesia
d. seluruh agama dan kepercayaan berkembang
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
bebas di Indonesia
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
e. Indonesia memberi kebebasan kepada warga perwakilan
negaranya untuk beragama, bahkan tidak
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
beragama
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
Jawaban: c
Jawaban: b
Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Temuan tersebut merupakan penyimpangan Esa, ar tinya Indonesia yakin dan percaya
terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,
beradab. Sila kedua mengandung jaminan terhadap Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warga
HAM, salah satunya hak kesederajatan dalam negara bebas menentukan agama yang diyakini,
hukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negara
diskriminasi atau perlakuan berbeda dalam Indonesia dapat meyakini satu dari agama yang
hukum. Seharusnya setiap tahanan memiliki telah diakui pemerintah Indonesia dan me-
ruang tahanan yang sama sehingga terwujud ke- laksanakan ibadah menurut agama dan ke-
sederajatan dalam hukum. percayaannya itu.
9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuan
7. Perhatikan hak-hak berikut! dan kesatuan Indonesia adalah . . . .
1) Hak mengemukakan pendapat.
a. Sumpah Pemuda
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.
b. Boedi Utomo
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
c. proklamasi
4) Hak menduduki jabatan.
d. Bandung Lautan Api
e. Pertempuran Surabaya Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila
Jawaban: a
…. Sumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober
a. pertama 1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesia
b. kedua mengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalam
c. ketiga tanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu,
d. keempat
e. kelima Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan
Jawaban: d
kesatuan Indonesia.
Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin
10. Pembredelan media massa pada masa Orde Baru oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-
merupakan pelanggaran hak warga negara dalam waratan/perwakilan. Sila keempat merupakan inti
menyampaikan dan memperoleh informasi. ajaran demokrasi Pancasila yaitu sistem
Tindakan tersebut merupakan penyimpangan pemerintahan yang berbasis pada rakyat
terhadap ketentuan jaminan hak asasi manusia (kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandas-
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik kan nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat
Indonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . . terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara
a. pasal 28F
lain hak mengemukakan pendapat, berkumpul dan
b. pasal 28G
mengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan,
c. pasal 28H
serta menduduki jabatan.
d. pasal 28I
e. pasal 28J
8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan
Jawaban: a
mewah. Ruang tahanan tersebut milik seorang Hak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28F terpidana kasus suap. Dalam penyelidikannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia petugas menemukan berbagai fasilitas yang Tahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untuk melebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk kulkas, ruang tamu, sofa, radio- tape, serta meja mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial- kerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruang nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai- dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini kan informasi dengan menggunakan segala jenis merupakan penyimpangan terhadap sila . . . .
saluran yang tersedia.”
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
B.
Kerjakan soal-soal berikut!
c. persatuan Indonesia
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaan perwakilan
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia konsekuensi penyelenggaraan jaminan HAM berdasarkan pengertian tersebut!
12 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Jawaban:
Jawaban:
Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hak Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHP asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang
adalah hak hidup. Dalam Undang-Undang Dasar Maha Esa. Hal ini mengandung konsekuensi
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak hidup sebagai berikut.
dijamin dalam pasal 28A yaitu ”Setiap orang berhak
a. HAM tidak dapat dipisahkan dari eksistensi untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup manusia.
dan kehidupannya.” Pasal ini memberikan jaminan
b. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan. sebab-sebab lain.
4. Tuliskan kandungan hak asasi manusia dalam sila
c. HAM yang dimiliki manusia berbatasan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan hak orang lain karena setiap orang
Indonesia!
memiliki hak yang sama.
Jawaban:
2. Perhatikan ikrar berikut! Nilai keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kami putra dan putri Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia adil dan mengaku bertumpah darah yang satu,
makmur, baik lahir maupun batin. Sila keadilan tanah air Indonesia. Kami putra dan putri
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,
milik perorangan dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia. Kami putra dan putri
umum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilan Indonesia, menjunjung bahasa persatuan,
dalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentingan bahasa Indonesia.
umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antarindividu dalam negara.
Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila,
tentukan sila yang sesuai dengan ikrar tersebut! Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan Tuliskan alasannya!
beradab menempatkan hak setiap warga
Jawaban:
negara pada kedudukan yang sama dalam Ikrar tersebut adalah bunyi Sumpah Pemuda tahun
hukum serta memiliki kewajiban dan hak- 1928. Sumpah Pemuda sesuai dengan sila ketiga
hak yang sama untuk mendapat jaminan Pancasila, persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda
dan perlindungan undang-undang. Sila kedua berkaitan dengan persatuan Indonesia karena melalui
mengamanatkan adanya persamaan derajat, ikrar Sumpah Pemuda rakyat Indonesia mem-
persamaan hak dan persamaan kewajiban bulatkan tekad untuk membina sikap nasionalis
antara sesama manusia di berbagai bidang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
kehidupan tanpa adanya diskriminasi.
3. Perhatikan ketentuan pasal 338 KUHP berikut! Tuliskan pasal dalam Undang-Undang Dasar
”Barang siapa dengan sengaja meng- Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang hilangkan nyawa orang lain dipidana karena
sejalan dengan sila kedua tersebut! pembunuhan dengan pidana penjara paling
Jawaban:
lama 15 tahun”. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
Identifikasikan hak asasi manusia yang ada dalam perwujudan dari sila kedua Pancasila tentang ketentuan tersebut dan jelaskan pasal Undang-
jaminan perlindungan hukum. Adapun bunyi pasal Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
28 ayat (1) adalah setiap orang berhak atas 1945 yang mengaturnya!
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
4) Pembunuhan aktivis HAM Munir.
5) Peristiwa Abepura Papua.
1. Perhatikan beberapa kasus berikut!
1) Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkan di Aceh.
melalui pengadilan HAM Ad Hoc terdapat pada
2) Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa
pilihan jawaban . . . .
3) Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung.
20 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Jawaban: a
Jawaban: e
Semua pelanggaran terhadap ketentuan hukum Dalam kasus ini Pak Tono telah melakukan merupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, ada
pelanggaran hak orang lain, yaitu hak Pak Dimas. pelanggaran HAM yang masuk dalam ranah
Jika Pak Dimas berkehendak mempertahankan pidana dan ada pelanggaran HAM yang bisa
haknya, ia tidak boleh main hakim sendiri seperti dibawa dalam peradilan HAM. Pelanggaran HAM
menyita barang-barang milik Pak Tono. Pak Dimas yang bisa dibawa dalam peradilan HAM adalah
dapat memperjuangkan haknya tanpa melanggar pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan
hak orang lain dengan cara mengajukan kasus terhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya,
tersebut ke pengadilan.
pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
4. Represi terhadap massa yang dilakukan oleh Pengadilan HAM diundangkan dapat disidangkan
aparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan,
kasus pelanggaran HAM yang berhasil disidang- pelanggaran yang terjadi setelah undang-undang
kan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus tersebut diundangkan dapat disidangkan melalui
Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAM pengadilan HAM. Dengan demikian, kasus
Ad Hoc karena . . . .
pelanggaran HAM yang dapat disidangkan melalui
a. termasuk kejahatan konektivitas pengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus pada
b. termasuk dalam tindak pidana militer nomor 1), 2), dan 3).
c. termasuk dalam pelanggaran HAM berat
d. belum diatur dalam undang-undang saat itu
2. Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo,
e. terjadi sebelum diundangkan Undang-Undang Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orang
Nomor 26 Tahun 2000 Tionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan dengan
Jawaban: e
pelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasuk Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan dalam kejahatan . . . .
yang memeriksa, mengadili, dan memutus
a. perang pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat
b. apartheid yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang
c. terorisme Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
d. perbudakan Asasi Manusia. Kasus Tanjung Priok terjadi pada
e. pemusnahan etnik tahun 1984. Pada saat itu Undang-Undang Nomor
Jawaban: e
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM
Manusia belum diundangkan. Dengan demikian, berat yaitu genosida. Kejahatan genosida
kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan
HAM Ad Hoc.
dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
5. Perhatikan kriteria berikut! bangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok
1) Membunuh anggota kelompok. agama.
2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men- tal yang berat terhadap anggota-anggota
3. Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepada
kelompok.
Pak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihak
3) Memaksakan tindakan-tindakan yang ber- pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk
tujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan
4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari tanggal pengembalian pinjaman, tetapi hingga
kelompok tertentu ke kelompok lain. tanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak juga
mengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas. Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteria Langkah bijaksana yang dapat dilakukan
tersebut dapat diadili melalui peradilan . . . . Pak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah
a. pengadilan negeri dalam kasus pidana ….
b. pengadilan negeri dalam kasus perdata
a. meminta masyarakat menjadi saksi atas
c. Mahkamah Internasional tindakan Pak Tono
d. pengadilan militer
b. meminta ganti kerugian kepada kerabat
e. pengadilan HAM
terdekat
Jawaban: e
c. menyita barang-barang berharga milik Pak Kriteria yang disajikan menunjukkan pelanggaran Tono
HAM berat yaitu genosida. Mengadili kejahatan
d. menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada genosida merupakan wewenang pengadilan HAM
e. mengadukan kasus tersebut ke pengadilan apabila terjadi setelah diundangkannya Undang-
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan menjadi mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadi wewenang pengadilan HAM Ad Hoc jika terjadi
pada masa lampau (sebelum Undang-Undang sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan). Kasus tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundang-
tersebut terjadi pada tahuh 1999 sebelum Undang- kan.
Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. Dengan demikian, kasus ini dapat diadili melalui
Perhatikan kasus berikut untuk menjawab soal nomor
pengadilan HAM Ad Hoc.
6 dan 7!
8. Perhatikan tindakan berikut! Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatan
1) Membunuh anggota kelompok. di negara X. Salah satu daerah di negara X
2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men- ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh
tal yang berat terhadap anggota-anggota pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintah
kelompok.
karena daerah tersebut merupakan markas
3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok teroris untuk menyimpan senjata pemusnah
yang akan mengakibatkan kemusnahan massal. Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelor
secara fisik, baik secara keseluruhan maupun panas diluncurkan. Jika masyarakat terlihat
sebagian.
bergerombol, pasukan militer segera menjadikan Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAM mereka sebagai target sasaran. Pasukan militer berat yaitu kejahatan . . . . negara X tidak segan memukul dan membakar
a. kemanusiaan
rumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat
b. terorisme
sipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat
c. genosida
32 orang meninggal dunia dan 21 orang
d. perang
menderita luka-luka akibat kekerasan.
e. makar
Jawaban: c
6. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasus Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan tersebut termasuk kejahatan . . . .
yang dilakukan dengan maksud untuk meng-
a. kemanusiaan
d. perang
hancurkan atau memusnahkan seluruh atau
b. terorisme
e. makar
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,
c. genosida kelompok agama dengan cara-cara membunuh
Jawaban: a
anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan Kasus tersebut memenuhi kriteria pelanggaran
fisik atau mental yang berat terhadap anggota- HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan.
anggota kelompok, menciptakan kondisi ke- Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan
hidupan kelompok yang akan mengakibatkan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruh- bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya
an maupun sebagian, memaksakan tindakan- luas atau sistematik dan ditujukan secara
tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk
dalam kelompok, serta memindahkan secara pembunuhan kilat. Oleh karena itu, kasus tersebut
paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke termasuk kejahatan kemanusiaan.
kelompok lain.
7. Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia,
9. Jika dikaji dari sudut pandang asas perundang- pengadilan yang berhak mengadili adalah . . . .
undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun a. pengadilan negeri merupakan pengecualian dari salah satu asas
b. pengadilan militer
yaitu . . . .
c. Mahkamah Internasional
a. undang-undang tidak berlaku surut
d. pengadilan HAM Ad Hoc
b. undang-undang yang berlaku kemudian
e. pengadilan HAM permanen membatalkan undang-undang yang terdahulu
Jawaban: d
c. undang-undang yang dibuat penguasa yang Kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan
lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih melalui dua mekanisme pengadilan yaitu
tinggi pula
pengadilan HAM permanen atau pengadilan HAM
d. undang-undang yang bersifat khusus menge- Ad Hoc. Pengadilan HAM permanen untuk sampingkan undang-undang yang berlaku mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang
umum
terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun
e. undang-undang tidak dapat diganggu gugat 2000 diundangkan. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk
22 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Jawaban: a
pengadilan yang mengadilinya dapat ditentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentang-
melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor an dengan asas undang-undang berlaku surut.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berdasarkan asas tersebut tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan
B. Kerjakan soal-soal berikut!
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian,
1. Mengapa tidak semua pelanggaran HAM dapat seharusnya pelaku pelanggaran HAM masa lalu
diselesaikan melalui pengadilan HAM? tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal
Jawaban:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenyataan- Seluruh perbuatan melawan hukum pada dasar- nya, melalui pengadilan HAM Ad Hoc pelaku
nya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Akan pelanggaran HAM masa lalu dapat disidangkan.
tetapi, tidak semua pelanggaran HAM dapat Oleh karena itu, dikatakan bahwa Undang-Undang
disidangkan melalui pengadilan HAM. Pengadilan Nomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualian
HAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat dari asas undang-undang tidak berlaku surut.
seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM lainnya disidangkan melalui
10. Perhatikan ketentuan berikut!
mekanisme pidana.
2. Peristiwa Bom Bali I dan II menewaskan ratusan (pengadilan HAM Ad Hoc) merupakan
Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc
orang dari Indonesia dan negara lain. Dapatkah lembaga yang dibentuk berdasarkan
kasus tersebut disidangkan melalui pengadilan Undang-Undang Nomor 26 Tahun HAM ?
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Jawaban:
Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan Kasus Bom Bali I dan II merupakan pelanggaran pengadilan yang memeriksa, mengadili,
terhadap hak hidup. Akan tetapi, kasus tersebut dan memutus pelanggaran terhadap hak
masuk dalam kasus terorisme bukan termasuk asasi manusia berat yang terjadi sebelum
salah satu dari kriteria pelanggaran HAM berat berlakunya Undang-Undang Nomor 26
(kejahatan kemanusiaan dan genosida). Oleh Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
karena itu, kasus Bom Bali I dan II diselesaikan Manusia.
dengan mekanisme hukum pidana. Seperti asas lex specialis derogat legi generalis, bahwa
Pernyataan yang benar berdasarkan ketentuan ketentuan yang bersifat lebih khusus mengesam- tersebut adalah . . . .
pingkan ketentuan umum. Delik tentang terorisme
a. peristiwa Bom Bali I dan II dapat disidangkan secara khusus diatur dalam hukum pidana melalui pengadilan HAM Ad Hoc
sehingga mengadilinya masuk dalam ranah
b. terdapat pengelompokan kasus pelanggaran
pidana.
HAM yang terjadi
c. undang-undang tersebut bertentangan dengan
3. Tuliskan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan asas retroaktif
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun
d. pelanggaran HAM berat masuk dalam ranah 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia! pidana
Jawaban:
e. pengadilan HAM Ad Hoc bersifat permanen Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan
Jawaban: b
salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai Dalam ketentuan tersebut terdapat dua mekanis-
bagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnya me pengadilan untuk pelanggaran HAM berat.
luas atau sistematik dan ditujukan secara Pelanggaran HAM berat pada masa lalu diadili
langsung kepada penduduk sipil dalam bentuk, melalui pengadilan HAM Ad Hoc, sedangkan
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pelanggaran HAM masa kini disidangkan melalui
pengusiran atau pemindahan secara paksa, dan pengadilan HAM permanen. Ketentuan tersebut
perampasan kemerdekaan atau perampasan secara otomatis akan menimbulkan sebuah
kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang pengelompokan terhadap pelanggaran HAM yang
yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok terjadi. Kriteria pelanggaran HAM berat dan
hukum internasional.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
4. Perhatikan kasus berikut! Berdasarkan informasi tersebut identifikasilah jenis pelanggaran HAM berat dalam kasus
Perbedaan etnik dan agama membuat
tersebut!
etnik Rohingya tidak diakui keberadaannya
Jawaban:
oleh negara Myanmar. Selain itu, mereka Dalam kasus Rohingya terdapat beberapa tidak mendapatkan kewarganegaraan
tindakan yang mengindikasikan pelanggaran HAM Myanmar. Presiden Myanmar, Thein Sein
berat antara lain extrajudicial killing, penangkapan melakukan pengusiran pada etnik Rohingya.
sewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan, Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnik
propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, kerja Rohingya sudah dialami sejak tahun paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan pada saat pemerintahan Presiden U Nay
kerja, serta larangan berpraktik agama. Tindakan Win. Presiden U Nay Win membentuk
tersebut merupakan pelanggaran terhadap operasi-operasi hingga menyebabkan orang
kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar.
Pengusiran tersebut dilakukan melalui
5. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat masa beberapa tindakan sistematis seperti extra-
lalu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang judicial killing, penangkapan sewenang-
Nomor 26 Tahun 2000!
wenang, penyitaan properti, perkosaan,
Jawaban:
propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, Pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan kerja paksa, pembatasan gerak, pembatas-
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia an lapangan kerja, serta larangan berpraktik
yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor agama.
26 Tahun 2000 diundangkan. Pelanggaran HAM masa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM Ad Hoc.
24 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
Jawaban: a
Skema tersebut menunjukkan prosedur pe-
1. Setelah mengadili kasus Tanjung Priok, pengadilan meriksaan perkara pelanggaran HAM dalam HAM Ad-Hoc dibubarkan. Pembubaran ini me-
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalam nunjukkan bahwa pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat
undang-undang tersebut dijelaskan bahwa proses ….
penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM,
a. khusus
d. permanen
penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, serta
b. remanen
e. rektroaktif
pemeriksaan di sidang pengadilan oleh dua orang
c. universal hakim HAM dan tiga orang hakim HAM Ad-Hoc.
Jawaban: b
Dengan demikian, kotak huruf A seharusnya diisi Pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat sementara atau
jaksa agung.
remanen. Pengadilan HAM Ad-Hoc hanya dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat
3. Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena
sementara waktu kebebasan tersangka atau ter- sifatnya sementara, setelah persidangan selesai
dakwa dengan bukti yang cukup guna kepentingan pengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan.
penyidikan disebut . . . .
a. penyidikan
2. Perhatikan skema berikut!
b. penahanan
c. penuntutan
d. penyelidikan
Penyelidikan
Penyidikan
e. penangkapan
Jawaban: e
Sebelum menjalani pemeriksaan di sidang Komnas HAM
A pengadilan seorang tersangka harus melalui proses tertentu mulai penyelidikan, penyidikan
Kotak berhuruf A seharusnya diisi . . . . (penangkapan dan penahanan), penuntutan, serta
a. jaksa agung pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun
b. hakim agung penangkapan adalah salah satu tindakan penyidik
c. hakim HAM berupa pengekangan sementara waktu kebebasan
d. hakim HAM Ad-Hoc tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup
e. Komisi Yudisial bukti guna kepentingan penyidikan.
30 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII 31
4. Perhatikan informasi berikut! Dalam kasus Tanjung Priok, Komnas
HAM melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran HAM. Komnas HAM me- nemukan adanya summary killing atau pembunuhan kilat yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Penyerangan yang dituju- kan langsung kepada rakyat sipil termasuk dalam kejahatan kemanusiaan. Temuan ini menguatkan bahwa kasus Tanjung Priok merupakan pelanggaran HAM berat.
Jika dikaitkan dengan prosedur pemeriksaan perkara, informasi tersebut termasuk dalam tahap ….
a. penyidikan
b. penahanan
c. penuntutan
d. penyelidikan
e. penangkapan
Jawaban: d
Informasi tersebut menunjukkan salah satu prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yaitu penyelidikan. Sebelum menjalani pe- meriksaan di sidang pengadilan terdapat prosedur tertentu mulai penyelidikan, penyidikan (pe- nangkapan dan penahanan), penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Informasi tersebut mengandung dua kata kunci yaitu Komnas HAM dan upaya menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran HAM berat. Dalam penanganan kasus pelangaran HAM, Komnas HAM berkedudukan sebagai penyelidik. Adapun tugasnya melakukan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat.
5. Proses penangkapan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam proses penangkapan jaksa agung harus menyertakan surat tugas. Namun, surat tugas tidak diperlukan jika pelaku . . . .
a. melarikan diri
b. memilih berdamai
c. tertangkap tangan
d. mengajukan banding
e. menghilangkan barang bukti
Jawaban: c
Tertangkap tangan adalah kondisi tertangkapnya pelaku kejahatan bersama barang bukti kejahatan. Dalam kondisi tersebut surat tugas tidak perlu disertakan.
6. Perhatikan skema berikut!
Kotak berhuruf X seharusnya berisi . . . .
a. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
c. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
d. pengadilan HAM Ad-Hoc
e. peradilan internasional
Jawaban: c
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia dapat diupayakan melalui dua skema utama. Pertama, melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Indonesia mengenal dua mekanisme penyelesaian tersebut, tetapi penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKR tidak pernah terjadi. Hampir seluruh kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui pengadilan HAM.
7. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tecermin dalam peristiwa . . . .
a. kasus Munir
b. bom Bali I dan II
c. kasus etnik Rohingya
d. perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung
e. pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo (Lapindo)
Jawaban: d
Sebuah pelanggaran hak dapat dikategorikan dalam pelanggaran HAM jika termasuk dalam kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dari kelima pilihan jawaban tersebut yang termasuk pelanggar- an HAM berat adalah perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung. Dalam kasus tersebut terjadi beberapa pelanggaran yang termasuk kejahatan kemanusiaan antara lain perampasan tanah, pemindahan secara paksa, perobohan rumah dan fasilitas penduduk, serta perusakan tanaman warga. Kasus bom Bali I dan II merupakan tindak pidana terorisme, pembunuhan Munir merupakan kasus pidana, kasus Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi di luar negeri (Myanmar). Adapun pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo merupakan upaya evakuasi korban lumpur Lapindo.
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Indonesia
Pengadilan HAM
8. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 aturan perundang-undangan, dan hukum tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM masa
internasional tentang HAM yang diterima oleh lalu dapat diadili. Ketentuan ini menunjukkan
negara Republik Indonesia (pasal 71). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat
2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ….
meliputi langkah implementasi yang efektif
a. khusus dalam hukum, politik, ekonomi, sosial,
b. remanen budaya, pertahanan keamanan negara, dan
c. universal bidang lain (pasal 72).
d. permanen Adapun pilihan jawaban b–e dalam soal me-
e. retroaktif rupakan kegiatan pokok pemerintah dalam upaya
Jawaban: e
penegakan dan perlindungan HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Artinya,
10. Hal pertama yang harus dilakukan Komnas HAM undang-undang ini berlaku surut atau dapat
setelah mendapat pengaduan tentang kasus menjerat perbuatan melanggar hukum yang terjadi
pelanggaran HAM adalah melakukan . . . . sebelum undang-undang ini diundangkan. Dengan
a. penyidikan
demikian, pelanggaran HAM masa lalu dapat
b. penyelidikan
diadili berdasarkan ketentuan dalam Undang-
c. pemeriksaan
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
d. penangkapan
HAM.
e. penahanan
Jawaban: c
9. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah Hal yang harus segera dilakukan oleh Komnas terhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39
HAM setelah mendapat pengaduan adalah Tahun 1999 tentang HAM adalah . . . .
melakukan pemeriksaan. Tahap pemeriksaan
a. pemerintah wajib bertanggung jawab meng- dilakukan dengan memanggil pengadu, saksi, hormati, melindungi, menegakkan, dan
atau pihak lain yang terkait untuk dilakukan memajukan hak asasi manusia, sesuai
pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk peraturan perundang-undangan, dan hukum
menentukan sebuah kasus yang diadukan internasional tentang HAM yang diterima oleh
termasuk dalam kategori pelanggaran HAM atau negara Republik Indonesia
bukan. Dengan demikian, akan dapat diputuskan
b. meninjau serta menyempurnakan berbagai untuk melanjutkan atau menghentikan pemeriksa- konsep dasar dalam rangka mewujudkan
an terhadap tuntutan atau pengaduan yang proses hukum yang lebih sederhana, cepat,
diajukan.
dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat
B. Kerjakan soal-soal berikut!
c. meningkatkan upaya penghormatan per- samaan terhadap setiap warga negara di
1. Jelaskan kedudukan dan daerah hukum peradilan depan hukum melalui keteladanan kepala
HAM berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor negara beserta pimpinan lainnya untuk
26 Tahun 2000!
mematuhi/menaati hukum dan hak asasi
Jawaban:
manusia secara konsisten serta konsekuen Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26
d. meningkatkan berbagai kegiatan operasional Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilan penegakan hukum dan hak asasi manusia
HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau dalam rangka menyelenggarakan ketertiban
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi sosial agar dinamika masyarakat dapat
daerah hukum pengadilan negeri yang ber- berjalan sewajarnya
sangkutan. Sedangkan untuk Daerah Khusus Ibu
e. penguatan upaya-upaya pemberantasan kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di korupsi melalui pelaksanaan rencana, aksi
setiap wilayah pengadilan negeri Jakarta. nasional pemberantasan korupsi
2. Jelaskan dua mekanisme penyelesaian kasus
Jawaban: a
pelanggaran HAM di Indonesia! Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
Jawaban:
terhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39 Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut.
diselesaikan melalui dua mekanisme. Pertama,
1) Pemerintah wajib bertanggung jawab meng- melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua hormati, melindungi, menegakkan, dan
melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). memajukan hak asasi manusia, sesuai per-
32 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
3. Perhatikan kasus berikut!
Jawaban:
Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanen Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadi
sedangkan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat penyerangan massa terhadap salah satu
sementara. Artinya, setelah selesai mengadili instansi pemerintah di negara A.
kasus pelanggaran HAM tertentu pengadilan Penyerangan tersebut menewaskan
Ad-Hoc dibubarkan. Pengadilan HAM mengadili seorang aparat keamanan dan tiga aparat
seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi lainnya luka-luka. Pascapenyerangan,
setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 aparat melakukan operasi pengejaran dan
diundangkan, sedangkan pengadilan HAM Ad-Hoc penyekatan ke tiga asrama mahasiswa dan
khusus mengadili pelanggaran HAM berat yang tiga permukiman penduduk sipil. Aparat
terjadi pada masa lampau sebelum Undang- melakukan perusakan, pemindahan paksa
Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan. involuntary displace persons, ancaman,
pemukulan, dan pengambilan hak milik
5. Gambarkan alur prosedur pemeriksaan perkara mahasiswa.
pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000!
Tentukan pengadilan yang sesuai untuk mengadili
Jawaban:
kasus tersebut, jika dikaitkan dengan penyelesai- an kasus pelanggaran HAM di Indonesia!
Penyelidikan oleh Komnas HAM
Jawaban:
Kasus tersebut terjadi setelah Undang-Undang
Penyidikan oleh Jaksa Agung
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkan. Berdasarkan undang- undang tersebut wewenang mengadili kasus
Penuntutan oleh Jaksa Agung
tersebut ada pada pengadilan HAM permanen.
4. Jelaskan perbedaan antara pengadilan HAM
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
permanen dan pengadilan HAM Ad Hoc!
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
A. Pilihlah jawaban yang tepat!
d. setiap orang berhak memenuhi hak asasinya secara mutlak
1. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan
e. hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh baik pelaksanaan HAM akan berjalan dengan baik
siapa pun
pula. Dengan demikian, hubungan pelaksanaan kewajiban dasar manusia . . . dengan pelaksanaan
Jawaban: e
HAM. Pengertian HAM tersebut memberikan beberapa
a. berbanding lurus konsekuensi tentang pelaksanaan HAM. Salah
b. berbanding terbalik satunya adalah hak asasi manusia tidak dapat
c. bertolak belakang dicabut oleh siapa pun. HAM merupakan anugerah
d. bertentangan Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian
e. melengkapi penguasa, negara, atau orang tua. Selain itu, hak
Jawaban: a
asasi manusia merupakan hak kodrati dan hak Pelaksanaan kewajiban dasar manusia berbanding
fundamental. Hak asasi manusia disebut hak lurus dengan penegakan HAM. Artinya, jika
kodrati karena bersumber kepada Tuhan Yang kewajiban dasar manusia dapat dilaksanakan
Maha Esa. Adapun disebut sebagai hak funda- dengan baik, penegakan HAM akan berjalan baik
mental karena hak asasi manusia mempunyai arti pula. Oleh karena pelanggaran atau pengingkaran
penting bagi kehidupan manusia. terhadap kewajiban dasar manusia mengakibatkan
terjadinya pelanggaran HAM.
3. Pasangan yang benar antara hak asasi manusia dan pasal yang mengaturnya terdapat pada . . . .
2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai
HAM
Pasal
anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang
a. Hak untuk hidup
benar berdasarkan pengertian HAM tersebut
b. Hak anak
adalah . . . .
c. Hak wanita
a. 9 hak asasi manusia bersifat fundamental, yaitu
d. Mengembangkan diri
e. Memperoleh keadilan 11–16
merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa
b. hak asasi manusia bersifat kodrati karena
Jawaban: b
sangat berarti bagi kehidupan manusia Pasangan yang benar antara hak asasi manusia
c. pemerintah dapat memonopoli hak rakyat dan pasal pengaturnya sebagai berikut. karena pemerintah adalah wakil rakyat
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
Jawaban: c
HAM
Pasal
Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 4
a. Hak untuk hidup
9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
b. Hak anak
Asasi Manusia. Kalimat ”. . . adalah hak-hak
c. Hak wanita
d. Mengembangkan diri
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
e. Memperoleh keadilan
keadaan apa pun dan oleh siapa pun” meng- indikasikan adanya sifat asasi dalam hak-hak
4. Perhatikan beberapa hak berikut ini! tersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia
1) Hak memperoleh lingkungan yang baik dan di Indonesia secara garis besar tercantum dalam sehat.
pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun ) Hak mengeluarkan pendapat di muka umum. tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan
3) Hak hidup tenteram dan damai. penjabaran dari pasal 28 I UUD 1945.
4) Hak memilih kewarganegaraan tanpa
6. Perhatikan hak-hak berikut! diskriminasi.
1) Hak mengemukakan pendapat.
5) Hak mengajukan gugatan ke pengadilan.
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. Hak hidup terdapat pada nomor . . . .
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasila
c. 2) dan 3)
terutama sila . . . .
Jawaban: b
a. Ketuhanan Yang Maha Esa Salah satu hak yang tercantum dalam Undang-
b. kemanusiaan yang adil dan beradab Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak hidup.
c. persatuan Indonesia
Hak-hak yang termasuk hak hidup antara lain hak
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkat-
perwakilan
kan taraf kehidupan, hidup tenteram, aman, damai,
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta memperoleh lingkungan hidup yang baik.
Jawaban: d
5. Perhatikan ketentuan berikut! Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke- bijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Hak untuk hidup, hak untuk tidak merupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilai disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan
kerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahan hati nurani, hak beragam, hak untuk tidak
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan diperbudak, hak untuk diakui sebagai
cara musyawarah mufakat melalui lembaga- pribadi dan persamaan di hadapan hukum,
lembaga perwakilan. Rakyat diposisikan sebagai dan hak untuk tidak dituntut atas dasar
pemegang kedaulatan penuh atas negara. Ke- hukum yang berlaku surut adalah hak-hak
daulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
manusia sebagai berikut.
1) Hak mengemukakan pendapat. Sifat asasi dalam ketentuan tersebut ditunjukkan
keadaan apa pun dan oleh siapa pun.
2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat. oleh kalimat . . . .
3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.
a. hak untuk diakui sebagai pribadi dan
4) Hak menduduki jabatan. persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk
7. Hasil penyelidikan terhadap kasus Tanjung Priok tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM surut
berat. Dengan demikian, proses penanganan
b. hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ke kebebasan pribadi, dan hak menggunakan
tahap . . . .
pikiran serta hati nurani
a. penahanan
d. pemeriksaan
e. penangkapan dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun
c. hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi
b. penyidikan
c. penuntutan
d. hak untuk diakui sebagai pribadi dan
Jawaban: b
persamaan di hadapan hukum Setelah melalui tahap penyelidikan proses
e. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum penanganan kasus pelanggaran HAM dapat yang berlaku surut
dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilaku- kan oleh jaksa agung. Jaksa agung mempunyai
36 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila 36 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Jawaban: a
upaya penyidikan. Jaksa agung juga dapat Komnas HAM merupakan salah satu lembaga mengeluarkan surat penghentian penyelidikan jika
yang dibentuk dalam upaya penegakan HAM. tidak ditemukan bukti yang cukup dalam kasus
Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan yang disidik.
dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.
8. Hak milik perorangan diakui dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Hal tersebut diatur
11. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat dalam Pancasila sila . . . .
dilakukan secara mutlak oleh tiap-tiap individu
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
karena . . . .
b. kemanusiaan yang adil dan beradab
a. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok
c. persatuan Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
b. pelaksanaan HAM tidak diatur oleh undang- kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
d. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
undang Republik Indonesia perwakilan
c. pelaksanaannya harus disertai pelaksanaan
e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
kewajiban asasi
Jawaban: e
d. pelaksanaannya disesuaikan dengan ke- Sila keadilan sosial mengandung nilai-nilai
cakapan hukum
kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi
e. pelaksanaannya dibatasi oleh hak-hak orang manusia yaitu hak milik dan jaminan sosial serta
lain
hak mendapat pekerjaan dan perlindungan
Jawaban: e
kesehatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Setiap manusia memiliki hak dasar atau hak pokok Indonesia mengakui hak milik perorangan dan
yang melekat dalam diri sebagai anugerah dari dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta
Tuhan Yang Maha Esa yang disebut hak asasi memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada
manusia. Akan tetapi, pelaksanaan atau pemenuh- masyarakat. Setiap orang berhak atas kebutuhan
an hak dasar tidak dapat dilakukan sekehendak manusia yang mendasar tanpa memandang
hati secara mutlak. Hal ini karena hak yang kita perbedaan kondisi ekonomi, kelas sosial, ras,
miliki selalu berbatasan dengan hak orang lain. etnik, agama, umur, dan gender.
Dengan demikian, dalam memenuhi hak yang kita
9. Kasus Abepura merupakan salah satu contoh miliki kita harus memperhatikan pula hak orang bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat
lain karena setiap orang berhak atas pemenuhan diadili melalui . . . .
hak yang sama.
a. pengadilan tata usaha negara
12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun b. pengadilan HAM Ad Hoc merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28B
c. pengadilan HAM Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
d. pengadilan negeri Tahun 1945 yaitu mengenai . . . .
e. pengadilan militer
a. hak untuk hidup
b. hak mengembangkan diri Kasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember
Jawaban: a
c. hak memperoleh keadilan 2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun
d. hak atas kebebasan pribadi 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
e. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diundangkan. Berdasarkan undang-undang
Jawaban: e
tersebut wewenang mengadili kasus tersebut ada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pengadilan HAM permanen.
merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
10. Dalam proses penyidikan kasus pelanggaran HAM Tahun 1945 yaitu mengenai hak berkeluarga dan dapat dibentuk tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc terdiri melanjutkan keturunan. Pasal tersebut menjamin atas . . . dan . . . . hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga
a. Komnas HAM, anggota masyarakat dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
b. Komnas HAM, DPR yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat
c. Komnas HAM, Polri berlangsung atas kehendak bebas calon suami
d. DPR, Polri dan calon istri yang bersangkutan, sesuai ke-
e. Polri, TNI tentuan peraturan perundang-undangan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII
13. Pelanggaran terhadap peraturan dan kewajiban
Jawaban: b
dasar manusia yang menimbulkan kerugian bagi Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang- orang lain dapat dikategorikan sebagai pe-
Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi langgaran HAM. Pelanggaran HAM yang dapat
Manusia. Dengan diundangkan Undang-Undang diselesaikan dengan mekanisme hukum acara
Nomor 26 Tahun 2000 memberi konsekuensi bagi pidana yaitu . . . .
penegakan HAM yaitu perkara atau tindak
a. peristiwa Tanjung Priok pelanggaran HAM berat yang dilakukan setelah
b. kerusuhan Mei 1998 diterbitkan undang-undang ini harus diadili di
c. pembunuhan Munir
pengadilan HAM.
d. kasus DOM Aceh
16. Jika tidak ditemukan bukti kuat dalam proses pe-
e. kasus Trisakti nanganan kasus pelanggaran HAM, penyelidikan
Jawaban: c
dapat dihentikan. Penghentikan penyelidikan Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dilakukan dengan surat penghentian penyelidikan tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan
yang dikeluarkan oleh . . . . bahwa pelanggaran HAM yang tidak termasuk
d. jaksa agung dalam kejahatan HAM berat dapat diselesaikan
a. penuntut umum
e. panitera dengan mekanisme hukum acara pidana.
b. hakim agung
c. hakim ketua
Pembunuhan aktivis HAM Munir bukan merupakan
Jawaban: d
pelanggaran HAM berat. Kasus tersebut me- Jaksa agung berwenang melakukan proses rupakan kasus pembunuhan yang dapat diperiksa penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM. Jika melalui mekanisme hukum acara pidana. dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang
14. A terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun
penghentian penyidikan.
2002. Pengadilan yang berhak memproses dan